PONOROGO-Setelah melalui serangkaian tahapan, Kabupaten Ponorogo akhirnya berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya tahun 2022. Sebelumnya Kabupaten Ponorogo berada di KLA kategori Pratama tahun lalu.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Staf Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di kantor Kementerian PPPA.
Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI (KemenPPPA) memberikan penghargaan kepada 312 kota/kabupaten. Untuk Provinsi Jawa Timur, penghargaan tersebut diberikan pada 38 kota/kabupaten dalam beberapa kategori yakni Utama, Nindya, Madya, dan Pratama. Kabupaten Ponorogo naik tingkat dari Pratama ke Madya.
Kepala Dinsos PPPA Gulang Winarno menjelaskan, penghargaan ini diberikan atas komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak. Untuk diketahui, bahwa anak memiliki 4 hak dasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak partisipasi.
Sifatnya yang kompleks dan multisektoral, maka dalam pemenuhan hak-hak tersebut dibutuhkan komitmen lintas sektor yang menjadi sangat esensial. “Lebih dari itu, perlindungan dan pemenuhan hak anak juga merupakan amanat dari konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,”jelasnya.
Gulang juga mengatakan, pencapaian ini merupakan hasil kerja sama dan dukungan dari semua pihak. Karena, menurutnya, ada atau tidaknya sebuah penghargaan, sudah sepatutnya pemerintah menaungi pemenuhan hak dan perlindungan anak. “Sudah seharusnya menjadi prioritas di semua aspek,”tegasnya.
Lebih lanjut Gulang menambahkan, hasil dari kerja sama dan kinerja yang baik itu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang dipimpin oleh Bupati Ponorogo, secara berkelanjutan dan terus melaksanakan monitoring serta evaluasi (monev) program KLA.
Sementara, pemberian penghargaan sendiri ditetapkan melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh Tim dari KemenPPPA, Tim Kementerian/Lembaga dan tim independen. Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan 24 indikator yang telah ditetapkan.(el)
